GARUT, MPI | Bupati Garut harus turun tangan semaraknya , diduga pungli dilakukan oknum K2S, Kepala Sekolah.
Bupati Garut, memanggil kepala Dinas Pendidikan untuk Menidaklajuti PerDes nomor . 87 tahun 2016 Menteri Dalam Negeri , telah mengeluarkan Intruksi nomor. 180 / 3935 / SJ tanggal. 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan liar Daerah.
Intruksi iniajukan kesadaran seluruh Gubernur, walikota dan bupati.
Bahkan ada sekolah Sekecamatan adakan Pungli dilakukan grobolan pihak ketiga lebih dari satu tahun lamanya.
Kepala Sekolah , baik K2 S membiarkan hal ini terjadi di duga hasil Pungli dari masyarakat garut selatan para oknum kebagian.
Orang tua siswa siswi yang tersebar di kecamatan yang terletak garut selatan dari kelas 1 sampai kelas 6 mereka diwajibkan membayar sebesar Rp. 20.000, - per siswa siswi setiap bulannya.
Dengan menggunakan pihak ke tiga ( oknum orang tua - red). Disdik seharusnya tegas , sudah ada bukti contoh belajar dari kejadian dari Orang tua siswa siswi SDN Haurpanggung 2 kecamatan Tarogong Kidul, sebut saja Mawar ( bukan nama sebenarnya - red)
Lanjut Mawar mengatakan bahwa setelah ada pemberitaan dari Siber Merah Putih Indonesia .
Akhirnya Oknum kepala sekolah sudah mengembalikan uang Pungli dan Tabungan siswa siswi sebelum ulangan sekolah," tuturnya.
Terjadi kembali Pungli yang dilakukan SDN Sukabakti kecamatan pamempek per siswa siswi sebesar Rp. 170. .000 , - per siswa siswi
Berdasarkan konfirmasi pungutan tersebut untuk Map Ijasa, mendali. Ternyata tidak hanya meminta Rp. 170. 000,-.
Oknum kepala sekolah melalui guru meminta kembali sebesar Rp. 25.000 , - , untuk kado perpisahan guru kelas 6 SD.
Hingga pemberitan terbit konfirmasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan kabupaten Garut , Asep Marwan belum menjawab , dan serta bertindak tegas.
Sementara itu saat di temui Raminto ketua umum Reriawan Peduli Pendidikan Indonesia (RPPI - red)
Menggatakan bahwa sudah seharusnya , " Bupati Garut , menegur " kepala Dinas Pendidikan , atas kinerjanya sehingga Pungli masih terjadi terus menerus.
Papar Raminto , masyarakat garut , perekonomian yang semakin sulit, orang tua jangan diberikan tambahan beban.
Kami RAPPI dengan tegas menolak adanya Pungli. Apabila , "Dinas Pendidikan kabupaten Garut, " tutup mata , serta kinerja menjadi buruk dan kemah tidak, sebaiknya Bupati tinjau ulang.
Ketua umum Eksekutif Mata Deni saat di temui , Bupati harus turut tangan , persoalan yang terjadi di dinas Pendidikan kabupaten Garut.
** S C bersama tim
Posting Komentar